AD/ART Print Email
Category: Articles
Written by Super User
Published Date

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO

NOMOR : 412/03/437.112/11/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO

NOMOR : 412/04/437.112.11/2016 TENTANG ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “PODHO JOYO”

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukorejo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), maka perlu ditetapkan Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Podho Joyo”.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
    2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturaan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
    6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
    7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
    8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12)
    9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7);
    10. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukorejo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Memperhatikan :   Hasil Musyawarah Desa BUMDesa Pertanggungjawaban VIII pada tanggal 5 Februari 2017.

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Atas Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ‘Podho Joyo” sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan keputusan ini.
KEDUA : Menyatakan berlakunya Perubahan Atas Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ‘Podho Joyo”.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
      Ditetapkan di: SUKOREJO
      Pada tanggal : 5 Februari 2017
      KEPALA DESA SUKOREJO
 
      HUSNUL HUDA

 

 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 412/03/437.112/11/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO NOMOR : 412/04/437.112.11/2016 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “PODHO JOYO”

 

  ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
“ P O D H O J O Y O ”
DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU
KABUPATEN GRESIK
Jalan Raya Sukorejo RT. 01 RW. 02 Sukorejo Sidayu Gresik 61153

 

MUKADIMAH

 Bismillahirrahmaanirrahiim

Kemiskinan dan pengangguran cenderung mendekatkan manusia pada tindakan-tindakan melawan hukum. Oleh sebab itu, BUM Desa sebagai badan usaha milik desa berkomitmen untuk membangkitkan sendi-sendi perekonomian yang ada di desa melalui penguatan sektor usaha mikro untuk mewujudkan Desa yang Mandiri dan Bermartabat.

Sadar akan peran dan tanggung-jawab BUM Desa sebagai tulang punggung perekonomian desa yang berorientasi pada kesejahteraan perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan asli desa dan misi sosial, maka pengelolaannya dilakukan secara demokratis, dari, oleh dan untuk masyarakat.

Dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan dengan motto kepercayaan masyarakat sebagai modal utama, semangat dan dedikasi sebagai strategi, desa yang mandiri dan bermartabat adalah cita-cita tertinggi, maka kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menumbuhkembangkan BUM Desa.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan usaha ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Podho Joyo” yang selanjutnya disingkat BUM Desa “Podho Joyo”.

 

Pasal 2

BUM Desa “Podho Joyo” didirikan di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada tanggal 05 April 2008.

 

Pasal 3

(1) BUM Desa “Podho Joyo” merupakan badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelolah secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam peraturan desa.

(2) BUM Desa “Podho Joyo” ini berkedudukan di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

BAB II

LANDASAN DAN AZAS

 

Pasal 4

BUM Desa “Podho Joyo” berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

(1)   BUM Desa “Podho Joyo” berdasarkan azas demokrasi ekonomi.

(2)   Azas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

 

Pasal 6

Pembentukan BUM Desa “Podho Joyo” dimaksudkan sebagai wadah kegiatan usaha-usaha desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

 

Pasal 7

Tujuan pembentukan BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.    terbentuknya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh;

b.    terciptanya kesempatan berusaha guna mengurangi pengangguran;

c.    mendapatkankeuntungan melalui usaha-usaha desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

d.    pemberian pelayanan kebutuhan Masyarakat; dan

e.    meningkatkan perekonimian desa guna meningkatkankesejahteraan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin.

 

Pasal 8

Sasaran pembentukan BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.    terlayaninya kepentingan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif; dan

b.    tersedianya media usaha yang beragam untuk menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

 

BAB IV

BENTUK DAN JENIS USAHA

 

Pasal 9

Bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa Sukorejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukorejo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

 

Pasal 10

(1) Jenis usaha BUM Desa “Podho Joyo” antara lain:

a.  Unit Usaha Simpan Pinjam;

b.  Unit Usaha Layanan Umum;

c.  Unit Usaha Pengelolaan Sampah;

d.  Unit Usaha Produksi dan perdagangan umum;

e.  Unit Pasar Desa; dan

f.   Kegiatan bisnis produktif lainnya.

(2) Pengembangan usaha BUM Desa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB V

STUKTUR ORGANISASI

 

Pasal 11

Susunan Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa “Podho Joyo” terdiri dari:

a.    Komisaris (Penasehat);

b.    Direksi (Pelaksana Operasional); dan

c.    Pengawas.

             

Pasal 12

(1)   Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Desa.

(2)   Peserta Musyawarah Desa yang dimaksud adalah dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUMDesa, dan Undangan.

(3)   Musyawarah Desa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah peserta. Apabila tidak terpenuhi maka Musyawarah Desa ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya Musyawarah Desa dianggap sah.

 

Pasal 13

Kepemimpinan organisasi BUM Desa “Podho Joyo” dipegang oleh Direksi.

 

BAB VI

PERMODALAN

 

Pasal 14

Permodalan BUM Desa “Podho Joyo” dapat berasal dari:

a.    modal sendiri yang diusahakan Pemerintah Desa (kekayaan desa/asset desa yang dipisahkan pembukuannya);

b.    bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

c.    pinjaman; dan

d.    penyertaan modal masyarakat desa, pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

 

 

BAB VII

KERJASAMA BUM Desa

 

 

BAGIAN I

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 15

(1)BUM Desa “Podho Joyo” dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan.

(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dalam Musyawarah Desa.

 

 

BAGIAN II

KERJASAMA ANTAR BUM Desa

 

Pasal 16

(1)   BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih:

(2)   Kerjasama antar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dengan persetujuan dari masing-masing Kepala Desa.

 

BAB VIII

BAGI HASIL USAHA

 

Pasal 17

(1)  Bagi hasil usaha BUM Desa “Podho Joyo” adalah pendapatan BUM Desa yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangai biaya operasional selama proses usaha.

(2)  Alokasi pembagian hasil usaha BUM Desa “Podho Joyo” setiap tahun diatur sebagai berikut:

  1. minimal 35 % untuk Modal Usaha;
  2. minimal 15 % untuk Kas Desa;
  3. minimal 5 % untuk Dana Sosial; dan
  4. maksimal 45 % untuk Penguatan Kelembagaan.

 

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Desa.

Pasal 19

(1)   Pembubaran BUM Desa “Podho Joyo” hanya bisa dilaksanakan melalui keputusan Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembubaran BUM Desa “Podho Joyo”.

(2)   Kekayaan BUM Desa “Podho Joyo” yang telah dibubarkan diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai dana pembangunan desa.

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan tersendiri dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “ PODHO JOYO”

DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU

KABUPATEN GRESIK

 

 

BAB I

LANDASAN PENYUSUNAN

 

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan pada ketentuan pasal 20 Anggaran Dasar BUM Desa “Podho Joyo”.

 

BAB II

KEPENGURUSAN

 

Pasal 2

(1)   Komisaris (Penasehat) yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa;

(2)   Direksi (Pelaksana Operasional) terdiri dari:

a.    Ketua;

b.    Skeretaris;

c.    Bendahara; dan

d.    Kepala Unit.

(3)   Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

a.    Ketua merangkap anggota;

b.    Anggota.

Pasal 3

Direksi BUM Desa “Podho Joyo” harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.  warga Desa Sukorejo yang memiliki jiwa wirausaha;

b.  bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus;

c.  berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;

d.  sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

e.  pendidikan minimal SLTA atau yang berpengetahuan sederajat; dan

f.   tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa mupun anggota BPD.

 

 

BAB III

STRUKTUR KEKUASAAN

 

Pasal 4

(1)  Musyawarah Desa (Musdes)

  1. Musyawarah Desa BUM Desa “Podho Joyo” merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi;
  2. diselenggarakan 1 (satu) kali setiap tahun;
  3. penyampaian laporan pertanggung-jawaban tahunan dan penetapan program kerja tahunan;
  4. evaluasi dan Penetapan AD/ART bila diperlukan;
  5. dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Direksi/Pengurus, dan Undangan); dan

f.     Musyawarah Desa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah peserta. Apabila tidak terpenuhi maka Musyawarah Desa ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya Musyawarah Desa dianggap sah.

 

(2)  Musyawarah Desa (Musdes) Khusus

  1. Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan dalam rangka memutuskan hal-hal khusus yang dianggap penting dan untuk segera dilaksanakan;
  2. diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan;
  3. dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Direksi/Pengurus, dan Undangan); dan

d.    Musyawarah Desa Khusus dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah peserta. Apabila tidak terpenuhi maka Musyawarah Desa ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya Musyawarah Desa dianggap sah.

 

 

 

(3)  Rapat Direksi

a.    Rapat Direksi BUM Desa “Podho Joyo” merupakan musyawarah pelaksana operasional;

b.    Memilih dan menetapkan susunan pengurus Direksi BUM Desa “Podho Joyo”

c.    evaluasi kebijakan dan evaluasi kinerja Karyawan;

d.    diselenggarakan minimal 6 (enam) bulan sekali;

e.    dihadiri oleh jajaran Direksi dan Tim Ahli bila diperlukan; dan

f.     Rapat Direksi dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah pengurus BUMDesa “Podho Joyo”. Apabila tidak terpenuhi maka Rapat Pengurus ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya Rapat Pengurus dianggap sah.

 

(4)  Rapat Insidental

a.     Rapat Insidental BUM Desa “Podho Joyo” dilaksanakan apabila ada permasalahan teknis yang menuntut untuk segera diselesaikan;

b.     mengevaluasi permasalahan dan menetapkan kebijakan BUMDesa “Podho Joyo”;

c.     dihadiri oleh Direksi, Karyawan dan Tim Ahli bila diperlukan; dan

d.     Rapat Insidental dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah pengurus. Apabila tidak terpenuhi maka rapat ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya rapat dianggap sah.

BAB IV

STUKTUR ORGANISASI

 

BAGIAN I

KOMISARIS

Pasal 5

Komisaris (Penasehat) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

 

Pasal 6

(1)  Wewenang Komisaris BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.    mendapatkan penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;

b.    mendapatkan Laporan kegiatan dan keuangan secara periodik dari pengurus setiap 1 (satu) bulan sekali dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggran; dan

c.    melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa “Podho Joyo”.

 

(2)  Tanggungjaawab Komisaris BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.    membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang bermanfaat bagi warga desa;

b.    mungusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata;

c.    membina kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya;

d.    mungusahakan kemandirian dalam pengelolaan BUMDesa agar tidak dijadikan sebagai alat mencapai kepentingan pribadi atau golongan.

 

 

BAGIAN II

DIREKSI

 

Pasal 7

Direksi BUM Desa “Podho Joyo” merupakan kesatuan tugas yang melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Desa.

 

Pasal 8

Direksi BUM Desa “Podho Joyo”mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 9

(1)Wewenang Direksi BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.     membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

b.     membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

c.     memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

d.     melakukan regruitmen Karyawan sesuai dengan kebutuhan BUMDesa dan atau unit usaha;

e.     membuat uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya; dan

f.      melakukan penilaian kinerja karyawan serta dapat memberikan sanksi kepada Karyawan yang berkinerja rendah.

 

(2)Tanggungjawab Direksi BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.     mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

b.     mengusahakan terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;

c.     melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;

d.     menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan

e.     menyampaikan laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasan atas dokumentasi.

f.      menyampaiakan laporan kegiatan utama usaha BUM Desa dan perubahannya selama tahun buku; dan

g.     membuat laporan pertanggung-jawaban setiap akhir tahun kepada Pemerintah Desa.

(3) Hak Direksi BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

  1. Direksi BUMDesa berhak mendapatkan gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha; dan
  2. standar besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Pertanggungjawaban.

 

Pasal 10

(1)  Tata cara pembentukan Direksi BUM Desa “Podho Joyo” dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

(2)  Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk memilih anggota Direksi secara demokratis.

(3)  Calon anggota Direksi BUM Desa  terdiri dari tokoh masyarakat atau warga desa yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3).

(4)  Penentuan kedudukan/jabatan kepengurusan Direksi BUM Desa “Podho Joyo” ditetapkan melalui Rapat Direksi.

(5)  Kepengurusan yang terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Masa bhakti  Direksi BUM Desa “Podho Joyo” ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

 

Pasal 12

Direksi BUM Desa “Podho Joyo” berhenti atau diberhentikan apabila:

a.    telah berakhir masa bhaktinya;

b.    meninggal dunia;

c.    mengundurkan diri;

d.    pindah tempat tinggal dan atau menetap di desa lain;

e.    tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;

f.     tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 60 (enam puluh) hari kerja; dan

g.    dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

BAGIAN III

PENGAWAS

 

Pasal 13

(1)   Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mewakili kepentingan masyarakat.

(2)   Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3)   Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

a.  pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3);

b.  penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;

c.   dan

d.  pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(4) Masa bhakti  Pengawas BUM Desa “Podho Joyo” ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

 

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN

 

Pasal 14

Pengelolaan BUM Desa “Podho Joyo” harus dilakukan sebagai berikut:

a.    transparan;

b.    akuntabel;

c.    partisipasi;

d.    berkelanjutan; dan

e.    akseptabel.

Pasal 15

Pertanggung-jawaban pengelolaan BUM Desa “Podho Joyo” dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Musyawarah Desa setiap akhir tahun.

 

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 16

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa.

 

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pada saat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku,, Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor : 412/04/437.112.11/2016 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Podho Joyo” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  Ditetapkan di : Desa Sukorejo
  Pada tanggal : 5 Februari 2017
  Kepala Desa Sukorejo,
   
  HUSNUL HUDA

 

DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR (AD) BUMDesa “PODHO JOYO”

SUKOREJO SIDAYU GRESIK

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO NOMOR 412/04/437.112.11/2016 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “PODHO JOYO”

 

MUKADIMAH

 

BAB I      NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

              Pasal 1 Nama

              Pasal 2 Waktu

              Pasal 3 Tempat Kedudukan

BAB II     LANDASAN DAN AZAS

              Pasal 4 Landasan

              Pasal 5 Azas

BAB III    MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

     Pasal 6 Maksud

     Pasal 7 Tujuan

     Pasal 8 Sasaran

BAB IV    BENTUK DAN JENIS USAHA

              Pasal 9 Bentuk Organisasi

              Pasal 10 Jenis Usaha

BAB V     STUKTUR ORGANISASI

              Pasal 11 Kepengurusan

              Pasal 12 Kekuasaan

              Pasal 13 Kepemimpinan

BAB VI    PERMODALAN

              Pasal 14 Permodalan

 

BAB VII   KERJASAMA BUM Desa

              Pasal 15 Kerjasama dengan Pihak Ketiga

              Pasal 16 Kerjasama Antar BUMDesa

 

BAB VII   BAGI HASIL USAHA

              Pasal 17 Bagi Hasil Usaha

BAB IX    PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

     Pasal 18 Perubahan Anggaran Dasar

     Pasal 19 Pembubaran Organisasi

BAB X     KETENTUAN PENUTUP

              Pasal 20 Aturan tambahan

 

 

 


DAFTAR ISI

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BUMDesa “PODHO JOYO”

SUKOREJO SIDAYU GRESIK

 

BAB I      LANDASAN PENYUSUNAN

              Pasal 1 Landasan Penyusunan

BAB II     KEPENGURUSAN

              Pasal 2 Susunan Pengurus

              Pasal 3 Persyaratan Direksi

BAB III    STRUKTUR KEKUASAAN

     Pasal 4 Musyawarah-musyawarah dalam BUMDesa

BAB IV    STUKTUR ORGANISASI

              Pasal 5   Tugas Komisaris

              Pasal 5   Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

              Pasal 7   Direksi

              Pasal 8   Tugas Direksi

              Pasal 9   Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

              Pasal 10 Tatacara Pembentukan Direksi

              Pasal 11 Masa Bakti

              Pasal 12 Pemberhentian

              Pasal 13 Pengawas

 

BAB V     PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN

              Pasal 14 Pengelolaan

              Pasal 15 Pertangung-jawaban

BAB VII   PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

     Pasal 16 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII  KETENTUAN PENUTUP

              Pasal 17 Aturan tambahan

              Pasal 18 Pengesahan