PERDES BUMDesa 2017 Print Email
Category: Articles
Written by Super User
Published Date

 KEPALA DESA SUKOREJO

KABUPATEN GRESIK 

PERATURAN DESA SUKOREJO

NOMOR :  3  TAHUN  2016

 

TENTANG

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUKOREJO NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA SUKOREJO,

 

Menimbang   : a.   Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87  Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengembangkan lembaga usaha/bisnis yang mampu mengakomodasi kegiatan perekonomian dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

 

Mengingat     : 1.   Undang - Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

 

2.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4.   Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558);

6.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 296);

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);

9.   Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 7);

10.Peraturan Desa Sukorejo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO

dan

KEPALA DESA SUKOREJO

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :   PERATURAN DESA SUKOREJO NOMOR 3 TAHUN 2016  TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2008  TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.     Daerah adalah Kabupaten Gresik;

2.     Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi  dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.     Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;

4.     Bupati adalah Bupati Gresik;

5.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;

6.     Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7.     Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama;

8.     Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9.     Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

11.  Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

12.  Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan seara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset,

13.  jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;

14.  Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

 

BAB  II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

 

Pasal  2

 

Pembentukan BUM Desa dimaksudkan sebagai wadah kegiatan usaha-usaha desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

 

Pasal  3

 

Tujuan pembentukan BUM Desa adalah :

1.     Terbentuknya lembaga perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh;

2.     Terciptanya kesempatan berusaha guna mengurangi pengangguran;

3.     Mendapatkan keuntungan melalui usaha-usaha desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

4.     Memberikan Pelayanan kebutuhan masyarakat;

5.      Meningkatkan perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin.

 

Pasal  4

 

Sasaran pembentukan BUM Desa adalah :

1.     Terlayaninya kepentingan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif;

2.     Tersedianya media usaha yang beragam untuk menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

 

BAB  III

PEMBENTUKAN BUM Desa

 

Pasal   5

 

(1)   BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

(2)   BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

(3)   Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

(4)   BUM Desa dalam pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.

(5)   BUM Desa dalam hal kegiatan usahanya dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saat BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB  IV

NAMA DAN JENIS USAHA BUM Desa

 

Pasal  6

 

(1)   Melalui musyawarah desa Badan Usaha Milik Desa diberi nama BUM Desa “PHODO JOYO”, sesuai falsafah masyarakat “Podho Joyo” dimaksudkan pengelola dan pemakai jasa BUM Desa sama-sama JOYO Indonesia jaya (sejahtera).

(2)   Jenis usaha BUM Desa meliputi :

2.1.    Simpan Pinjam;

2.2.    Pengelolaan Pasar Desa;

2.3.    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;

2.4.    Pelayanan Jasa Pelanggan Listrik;

2.5.   

Perdagangan umum.

BAB  V

ORGANISASI BUM Desa

 

Bagian kesatu

Susunan Organisasi

 

Pasal  7

 

(1)     Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a.  Penasihat;

b.  Pelaksana Operasional;

c.   Pengawas.

(2)     Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

 

Pasal  8

 

(1)   Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.

(2)   Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a.    memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b.    memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;

c.    mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3)   Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.    meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan  yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

b.    melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

 

Bagian Kedua

Tugas, Kewajiban dan Hak Pengurus

 

Pasal  9

 

Tugas Pengurus BUM Desa adalah :

a.     Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

b.    

Mengusahakan terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;

c.     Membina kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;

d.     Menggali dan memanfaatkan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli desa;

e.     Melaporkan perkembangan BUMDesa kepada Kepala Desa setiap bulan.

 

Pasal  10

 

Kewajiban Pengurus BUM Desa adalah :

a.     Wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada Kepala Desa;

b.     Menyampaikan laporan kegiatan utama usaha BUM Desa dan perubahannya selama tahun buku;

c.     Menyampaikan laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasan atas dokumentasi.

 

Pasal  11

 

(1)   Pengurus berhak mendapat gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha.

(2)   Standar besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah desa pertanggungjawaban.

 

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan Pengurus

 

Pasal  12

 

Susunan Pengurus BUM Desa terdiri dari :

a.     Ketua BUM Desa;

b.     Sekretaris;

c.     Bendahara, dan

d.     Pengelola bidang-bidang usaha.

 

Pasal  13

 

(1)   Tata cara pembentukan Pengurus BUM Desa dilakukan melalui rapat/ musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2)   Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk memilih anggota pengurus secara demokratis.

(3)  

Calon pengurus BUMDesa terdiri dari Tokoh masyarakat atau warga desa yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun dalam desa yang bersangkutan.

(4)   Persyaratan Calon pengurus BUM Desa adalah sebagai berikut:

a.    warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

b.    bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus;

c.    berkepribadian baik, jujur, Adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;

d.    sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

e.    pendidikan minimal  SLTA atau yang berpengetahuan sederajat;

f.     tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa, maupun anggota BPD.

(5)   Penentuan kedudukan/Jabatan kepengurusan BUM Desa ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus.

(6)   Kepengurusan yang terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

 

Pasal  14

 

(1)   Masa bhakti kepengurusan BUM Desa ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

(2)   Penggantian antar waktu Pengurus BUM Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUM Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

 

Pasal  15

 

Pengurus BUM Desa berhenti atau diberhentikan apabila :

a.     Telah berakhir masa bhaktinya;

b.     Meninggal dunia;

c.     Megundurkan diri;

d.     Pindah tempat tinggal dan atau menetap di desa lain;

e.     Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;

f.      Tidak masuk kerja secara terus menerus selama 60 (enam puluh) hari kerja;

g.     Karena tersangkut tindak pidana.

 

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan Pengawas

 

Pasal  16

 

(1)   Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri dari:

a.    Ketua;

b.   

Wakil Ketua merangkap anggota;

c.    Sekretaris merangkap anggota;

d.    Anggota.

(2)   Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3)   Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

a.pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b.penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan

c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(4) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  Tangga BUM Desa.

 

Pasal 17

 

Susunan kepengurusan Pengawas BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

 

BAB  VI

P E R M O D A L A N

 

Pasal  18

 

Permodalan BUM Desa dapat berasal dari :

a.     Modal sendiri yang diusahakan oleh Pemerintah Desa (kekayaan desa atau aset desa yang dipisahkan pembukuannya);

b.     Tabungan masyarakat;

c.     Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

d.     Pinjaman;

e.     Penyertaan modal masyarakat desa, pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

 

Pasal  19

 

(1)   BUMDesa dapat melakukan pinjaman sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2)  

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

BAB VII

BAGI HASIL USAHA

 

Pasal  20

 

(1)   Bagi hasil usaha BUM Desa adalah pendapatan BUM Desa yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

(2)   Penggunaan dan besarnya bagi hasil usaha, dibagi menjadi :

2.1   modal usaha sebesar                      =  35 %

2.2   kas desa sebesar                                      =  15 %

2.3   dana sosial sebesar                         =    5 %

2.4   penguatan kelembagaan sebesar     =   45 %

 

BAB VIII

KERJASAMA BUM Desa

 

Bagian kesatu

Kerjasama dengan pihak ketiga

 

Pasal  21

 

(1)   BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan.

(2)   Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

 

Bagian kedua

Kerjasama antar BUM Desa

 

Pasal  22

 

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan dari masing-masing Kepala Desa.

 

                                                            Pasal 23

 

 

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :

a.   subyek kerjasama;

b.   obyek kerjasama;

d.   hak dan kewajiban;

f.    keadaan memaksa;

g.   pengalihan aset; dan

h.   penyelesaian perselisihan

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa.

 

Pasal  24

 

(1)    Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

(2)    Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB  IX

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM Desa

 

Pasal  25

 

Pengelolaan BUM Desa harus dilakukan sebagai berikut :

a.     Transparan ;

b.     Akuntabel ;

c.     Partisipasi ;

d.     Berkelanjutan ;

e.     Akseptabel.

 

Pasal  26

 

Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa dilaporkan kepada Kepala Desa secara berkala setiap akhir tahun anggaran.

 

 

 

 

BAB  X

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

 

Pasal  27

 

(1)   Dalam menjalankan usahanya BUMDesa bersifat otonom dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2)   Dalam upaya penyehatan BUM Desa Pemerintah Desa wajib :

a.    Membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau Badan Usaha yang bermanfaat bagi warga desa ;

b.    Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata ;

c.    Membina kerjasama yang baik dengan Lembaga Perekonomian lainnya ;

d.    Mengusahakan kemandirian  dalam pengelolaan BUMDes agar tidak dijadikan sebagai alat mencapai kepentingan pribadi  dan atau golongan.

 

Pasal  28

 

Peran BPD terhadap BUMDesa adalah :

a.     Melindungi BUMDesa bagi kemanfaatan kesejahteraan warga desa;

b.     Melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa;

c.     Melakukan evaluasi kinerja BUM Desa bersama Pemerintah Desa.

 

BAB  XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal  29

 

(1)   Pemerintah Kabupaten melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap BUM Desa.

(2)   Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat atau Pejabat yang ditunjuk.

(3)   Camat atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gresik.

 

 

 

 

BAB  XII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

 

Pasal  31

 

(1)       Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2)       Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukorejo.

 

 

                                                                   Ditetapkan di        : Sukorejo

                                                                   Pada tanggal                   : 14 Januari 2016

 

                                                                             KEPALA DESA SUKOREJO

 

 

 

 

                                                                                      (HUSNUL HUDA)

Diundangkan di Sukorejo

Pada Tanggal 14 januari 2016

SEKRETARIS DESA SUKOREJO

 

 

 

 

   SUGENG KUSWINARDI

            Pengatur

NIP. 19601220 200701 1 001

 

 

LEMBARAN DESA SUKOREJO KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

TAHUN 2016 NOMOR 3